WAY KANAN, TELLISIK.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dengan segmen pemilih muda, bertempat di Kampus Institut Al-Ma’arif (ILMAWA) Baradatu, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Way Kanan, Hairul Pasya, didampingi Anggota KPU Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Tri Sudarto, Anggota KPU Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Ibnu Muslim, serta Anggota KPU Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Nufi M. Yusuf.
Kegiatan tersebut turut dihadiri narasumber dari Kejaksaan Negeri Way Kanan yang diwakili Kepala Seksi Intelijen, Ichsan Azwar, S.H., M.H., Wakil Rektor III Institut Al-Ma’arif Akta Kurniawan, Kasubbag Parmas dan SDM Junaidi beserta staf, serta 32 mahasiswa Institut Al-Ma’arif.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Way Kanan, Hairul Pasya, menyampaikan bahwa sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan merupakan salah satu upaya KPU untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya demokrasi dan partisipasi dalam pemilu. Mahasiswa sebagai kelompok pemilih muda diharapkan dapat menjadi pemilih yang cerdas, kritis, serta mampu menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab.
Sementara itu, Wakil Rektor III Institut Al-Ma’arif, Akta Kurniawan, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada KPU Kabupaten Way Kanan atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap sosialisasi ini dapat menambah wawasan mahasiswa mengenai kepemiluan serta mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam kehidupan demokrasi.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi yang dimoderatori oleh Kasubbag Parmas dan SDM, Junaidi.
Narasumber pertama, Ichsan Azwar dari Kejaksaan Negeri Way Kanan, menyampaikan materi mengenai Peran Kejaksaan dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih. Ia menjelaskan bahwa salah satu bentuk dukungan Kejaksaan terhadap demokrasi adalah melalui penegakan hukum, pencegahan, edukasi, serta koordinasi lintas lembaga.
Secara khusus, Ichsan juga menjelaskan keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai wadah sinergi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Melalui koordinasi ketiga unsur tersebut, penanganan dugaan tindak pidana pemilu diharapkan dapat berjalan secara terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Materi selanjutnya disampaikan oleh Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Nufi M. Yusuf. Dalam paparannya, ia menjelaskan keterkaitan antara demokrasi, lembaga perwakilan, dan pemilihan umum. Ia juga menguraikan pengertian pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, serta menjelaskan peran masing-masing lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU sebagai pelaksana teknis, Bawaslu sebagai pengawas proses, dan DKPP sebagai penjaga etika penyelenggara.
Berikutnya, Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, Tri Sudarto menambahkan mengenai 11 Prinsip Penyelenggaraan Pemilu, meliputi mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Ia juga menjelaskan pentingnya pemahaman terhadap persyaratan pemilih agar masyarakat dapat menggunakan hak pilih sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Anggota KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Ibnu Muslim, menyampaikan materi mengenai asas pemilu LUBER JURDIL, yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Ia menjelaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih tanpa paksaan serta menjamin kerahasiaan pilihan setiap pemilih.
Dalam kesempatan tersebut, Ibnu Muslim juga memaparkan persyaratan menjadi pemilih, di antaranya merupakan Warga Negara Indonesia, telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan, berdomisili di wilayah pemilihan, serta bukan anggota TNI/Polri.
Selain itu, ia menyampaikan data tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Way Kanan. Pada Pemilu Tahun 2024, dari total 346.258 pemilih dalam DPT, tingkat partisipasi mencapai 83,00 persen. Sementara pada Pilkada Tahun 2024, dari total 345.599 pemilih dalam DPT, tingkat partisipasi tercatat sebesar 72,39 persen. Data tersebut menjadi gambaran pentingnya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan serta berdiskusi langsung dengan para narasumber mengenai berbagai hal terkait demokrasi, kepemiluan, penegakan hukum pemilu, dan pentingnya partisipasi generasi muda.
Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Way Kanan berharap mahasiswa Institut Al-Ma’arif dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik, menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas, serta turut berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi.(**)
