Way Kanan, Tellisik.id – Pemerintah Kabupaten Way Kanan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Blambangan Umpu Tahun 2025 di Aula Kantor Kecamatan Blambangan Umpu. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, anggota DPRD, jajaran kepala dinas, serta perwakilan dari kepolisian dan TNI, Kamis (13/2/2025).
Dalam laporannya, Camat Blambangan Umpu, Akhmad Syapari mamaparkan, Musrenbang kali ini membahas berbagai isu strategis, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta ekonomi masyarakat. Kondisi daerah yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan yang belum optimal, serta kurangnya perkembangan sektor UMKM.
“Ketimpangan pembangunan infrastruktur dan layanan kesehatan menjadi hal utama yang harus optimalkan, disamping pengembangan UMKM di prioritaskan”, terang Akhmad Syapari
Sementara itu Bupati Way. Kanan Raden Adipati Surya menegaskan, bahwa anggaran yang telah diajukan untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 58 miliar. Namun, pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat berpotensi menghambat pencairan dana tersebut. Ia juga menekankan pentingnya penggunaan dana desa secara transparan dan tidak disalah gunakan oleh kepala kampung.
“Selain itu, penyelesaian batas wilayah antar kampung juga menjadi perhatian. Tiga kampung di Kecamatan Blambangan Umpu masih belum mencapai kesepakatan, terkait batas wilayahnya. Penyelesaian masalah ini harus mengacu pada aturan yang berlaku dan, jika diperlukan, dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi”, kata Bupati.
Musrenbang kali ini juga menjadi momen refleksi bagi Bupati Raden Adipati Surya, yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Februari 2025. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Way Kanan atas dukungan selama 15 tahun pengabdiannya di pemerintahan daerah.
Disisi lain, Maharatu Anggota DPRD Fraksi PKB,menyatakan, bahwa realisasi pembangunan hasil Musrenbang akan dilaksanakan pada 2026. Ia juga menyoroti kondisi infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang masih membutuhkan perhatian serius. “Banyak pembangunan yang sudah dilakukan, tetapi karena luasnya wilayah dan banyaknya kampung, dampaknya mungkin belum terlalu terlihat,” ujarnya. (**)
