Way Kanan, TELLISIK.ID – Mendorong sektor pertanian dan industri yang berbasis pertanian, maka kebijakan yang dilakukan adalah terus meningkatkan kesejahteraan berbasis potensi daerah dengan visi misi Way Kanan mandiri dan sejahtera. Demikian yang dikatakan PJ Sekda kabupaten Way Kanan Arie Antony Thamrin, saat memimpin dan membacakan pidato Wakil Bupati Way Kanan dalam rangka Musrenbang dan konsultasi publik rancangan awal RPJMD tahun 2025 – 2029 di ruang rapat utama, Rabu ((12/03/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD kabupaten Way Kanan, Forkopimda, Lapas II B, BPS, BPN,BNN, Kemenag, KPU, SKPD se-kabupaten Way Kanan, Camat se-kabupaten Way Kanan serta undangan lainnya.
Menurut PJ Sekda, momentum Musrenbang tersebut menjadi sangat strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Way Kanan ke depan. Akan mendiskusikan dan menyelaraskan prioritas pembangunan tahun 2026 dengan misi dengan misi jangka menengah yang akan ditetapkan dalam RPJM 2026 2029.
“Tujuan pembangunan adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan masyarakat, tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari pendapatan perkapita masyarakat yang pada tahun 2023 pendapatan perkapita di Kabupaten Makassar Baru mencapai Rp3579.572, masih jauh dari pendapatan perkapita Provinsi Lampung sebesar Rp48.194 215 maupun PDP perkapita Indonesia yang sudah mencapai 75 juta Rupiah”, terang PJ Sekda.
Masih menurut Arie, sesuai dengan potensi daerah yaitu pertanian kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan yang besar peluang dan tantangan yang ada selaras dengan Perda nomor 1 tahun 2003 tentang pencanangan rencana umum tata ruang wilayah atau RT RW Kabupaten Way Kanan 2023-2043.
“Perencanaan yang kita susun tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, oleh karena itu saya mengajak seluruh peserta musrenbang dan konsultasi publik ini memberikan masukan yang konstruktif inovatif dan berbasis data sehingga kita dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan implementasf”, harapnya.
Pj Sekda juga menekankan pentingnya prinsip efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas, dalam pelaksanaan program pembangunan, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Melalui Musrenbang RKPD 2026 ini Kita juga harus memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirumuskan mampu menjawab permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat serta berorientasi pada hasil yang terukur”, imbuhnya. (**)
