Way Kanan, TELLISIK ID – Di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman terhadap anak, Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengambil langkah tegas dengan menggelar pertemuan koordinasi lintas sektor. Dipimpin langsung oleh Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah, forum strategis ini bertujuan untuk membangun benteng pertahanan yang lebih kokoh dalam melindungi anak-anak dari berbagai tindak kejahatan dan perilaku sosial menyimpang. Acara yang berlangsung khidmat di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Blambangan Umpu, Rabu (18/6/2025).
Dalam arahannya Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah menekankan bahwa, perlindungan anak adalah tanggung jawab kolektif yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, status Kabupaten Layak Anak (KLA) yang disandang Way Kanan bukanlah sekadar predikat, melainkan sebuah komitmen moral yang harus terus diperjuangkan.
“Pertemuan koordinasi lintas sektor Fokus utamanya adalah pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA), pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Serta isu krusial lainnya seperti perkawinan anak, perilaku sosial menyimpang, hingga ancaman terorisme,” terang Bupati.
Ditegaskannya, Perlindungan anak bukan hanya tugas satu dinas, melainkan tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, lingkungan, aparat penegak hukum, hingga pemerintah.
“Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap segala bentuk kekerasan, perkawinan anak, atau TPPO di Bumi Ramik Ragom ini,” ujar Bupati Ayu Asaliyiah dengan nada serius.
Bupati mengatakan pertemuan tersebut adalah bukti keseriusan untuk menyatukan visi dan langkah, memastikan setiap anak di Way Kanan dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman dan mendukung.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kabupaten Way Kanan Andi Oktoviandi, menjelaskan lebih lanjut mengenai tujuan teknis dari kegiatan tersebut.
“Sinergitas antar lembaga adalah kunci efektivitas penanganan kasus. Tujuan utama kita adalah meningkatkan sinergi agar upaya pencegahan dan penanganan isu anak menjadi lebih efektif dan efisien. Kita ingin memastikan bahwa ketika ada laporan kasus, semua pihak terkait—mulai dari Unit PPA Polres, lembaga perlindungan anak, hingga Pusat Pembelajaran Keluarga—dapat bergerak cepat dan terkoordinasi,” ujar Mantan Ketua DPRD KNPI kabupaten Way Kanan ini
Masih menurut Andi, Pertemuan itu dihadiri oleh spektrum peserta yang luas, menunjukkan keseriusan pendekatan holistik yang diusung. Hadir perwakilan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), instansi vertikal. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Unit PPA Polres Way Kanan, Forum Anak Daerah, Lembaga Perlindungan Anak, Serta Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten Way Kanan.
“Kehadiran Forum Anak dalam forum ini menjadi sinyal positif bahwa suara dan perspektif anak-anak didengarkan secara langsung dalam perumusan kebijakan yang menyangkut masa depan mereka. Diharapkan, hasil dari pertemuan koordinasi ini tidak hanya berhenti pada tataran diskusi, tetapi akan melahirkan sebuah nota kesepahaman bersama dan rencana aksi yang konkret untuk diimplementasikan di seluruh lapisan masyarakat Way Kanan,” harap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan ini.(**)
