WAY KANAN, TELLISIK.ID ~ Pemerintah Kabupaten Way Kanan terus memperkuat komitmen dalam menanggulangi kemiskinan, melalui kebijakan pembangunan yang terintegrasi dan tepat sasaran. Upaya tersebut dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui Kolaborasi dan Integrasi Pembangunan dalam rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada APBD”, yang digelar di Ruang Buway Pemuka Pengiran Tuha, ruang Rapat Utama Sekretariat pemkab Way Kanan, Kamis (8/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Inspektorat, Kepala BPKAD, Kepala Bapperida, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Bidang Perkimtan, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
Forum strategis ini menjadi ruang bersama untuk merumuskan langkah konkret dalam mengoptimalkan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), agar mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap pengurangan kemiskinan sekaligus meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Forum juga mempertemukan unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Kehadiran lintas sektor tersebut menunjukkan bahwa, penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi, sinkronisasi program, serta integrasi kebijakan antarlembaga.
Pembahasan FGD diarahkan pada bagaimana setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Penguatan pelayanan dasar menjadi salah satu instrumen penting, mengingat pemenuhan SPM berkaitan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perumahan, serta pelayanan publik lainnya.
Dengan keterbatasan fiskal daerah, pemerintah dituntut semakin selektif dalam menentukan prioritas anggaran. Setiap rupiah APBD diharapkan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan mendorong terbangunnya kesamaan persepsi dan strategi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
FGD ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Way Kanan untuk memastikan kebijakan penganggaran tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dengan target penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan pelayanan dasar.
Dengan APBD yang terbatas, sinergi dan ketepatan sasaran menjadi kunci. Sebab, keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat. (Zul)
