JAKARTA, TELLISIK.ID – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik atau vape di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Selasa (3/11/2026).
Dilansir dari Kompas.com, aturan tersebut mulai berlaku sejak 30 Oktober 2026 dan mengikat seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik yang bertugas di tingkat Mabes Polri, Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), maupun Kepolisian Sektor (Polsek).
Melalui surat edaran tersebut, seluruh personel Polri dilarang menggunakan rokok elektrik, tidak hanya ketika berada di lingkungan kerja, tetapi juga di luar lingkungan kedinasan.
Kebijakan ini diterbitkan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang kini mulai memanfaatkan perangkat rokok elektrik.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, perangkat vape berpotensi digunakan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika, termasuk melalui cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge.
Menurutnya, kandungan cairan tersebut tidak selalu dapat dibedakan secara kasatmata antara liquid biasa dengan cairan yang mengandung zat narkotika.
Salah satu zat yang menjadi perhatian adalah Etomidate. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025, zat tersebut telah diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II.
Isir mengatakan, kebijakan pelarangan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika, sekaligus memperkuat kedisiplinan dan profesionalisme personel di lingkungan institusi kepolisian.
Ia berharap kebijakan yang dimulai dari internal Polri itu dapat menjadi contoh bagi institusi lain maupun masyarakat luas dalam mendukung upaya pemberantasan narkotika.
Sementara itu, Kapolri Suyudi menegaskan bahwa personel yang melanggar larangan penggunaan vape akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Suyudi, apabila penggunaan vape berkaitan dengan kandungan bahan kimia, anggota yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin. Namun, apabila ditemukan kandungan narkotika, pelanggaran tersebut dapat berujung pada proses pidana.
Dengan diterbitkannya surat edaran tersebut, seluruh jajaran kepolisian diharapkan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan menjadi teladan dalam menjaga integritas serta profesionalisme institusi Polri.(**)
